 |
| Presidium Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat menggelar konferensi pers. |
PADANG PARIAMAN, -- Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat, Rabu 15 Oktober 2025 menggelar konferensi pers, terkait rencana aksinya ke Kejari Pariaman, di salah satu kafe di Padang Pariaman.
"Rencana kita melakukan aksi tabur bunga ke Kejari Pariaman, Kamis 16 Oktober 2025 sudah matang, tapi karena sesuatu lain hal, kita tunda menjadi hari Senin," kata Presedium Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat, Harmen dan Akmal Usman.
Jumpa pers yang dipandu Rozi itu, disebutkan untuk mempertegas aksi tersebut. Senin itu, aksi ke Kejari Pariaman sudah final.
Bukan pembatalan. "Aksi tabur bunga ini tetap dan sudah menjadi agenda penting aliansi masyarakat. Aksi ini kita lakukan, terkait banyaknya kasus yang terjadi di daerah ini yang tidak ada ketuntasannya," ulas Harmen.
"Diantara kasus yang banyak itu, adalah pengadaan mesin coklat tahun 2019. Ini kasusnya bagaikan hilang ditelan waktu," tegas Harmen.
Kemudian, katanya, kasus festival budaya Padang Pariaman yang dihentikan secara sepihak. Festival budaya pertama yang diadakan di Katapiang. "Ini kasus yang jelas pelanggaran undang-undang dan peraturan bupati itu sendiri," ungkapnya.
Selanjutnya, adalah kasus KONI. "Pacu kuda yang diadakan beberapa waktu lalu. Ini helat yang tidak jelas dan tidak transparan. Ini indikasi pelanggarannya perlu kita pertanyakan," ujar mereka.
"Indikasi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas PKK, terutama Ketua PKK yang dinilai tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, tentu perjalanan dinas yang tidak perlu itu melanggar efisiensi, dan menjadi gunjingan masyarakat," ulasnya.
Jadi, itu sebagian tuntutan aliansi masyarakat ke Kejari. "Tuntutan itu kita sampaikan lewat aksi tabur bunga, agar pihak penegak hukum menuntaskan kasus yang terkesan diendapkan itu," sebutnya.