 |
| Akmal Usman dan Harmen |
Jakarta, Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat (AMPPM) menyampaikan kritik keras terhadap kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Padang Pariaman ke Sleman. Kekecewaan publik semakin memuncak karena kunker tersebut dilakukan di tengah kondisi daerah yang baru saja dilanda bencana alam dan membutuhkan perhatian penuh dari para wakil rakyat.
Ketua Formatur AMPPM, Akmal Usman, menilai perjalanan dinas itu mencerminkan rendahnya kepekaan sebagian anggota dewan. Di saat masyarakat masih berjuang memulihkan diri pascabencana, para wakil rakyat justru memilih berpergian ke luar daerah untuk agenda yang dinilai tidak mendesak.
“Saat warga masih membersihkan rumah dari lumpur, menunggu bantuan, dan membutuhkan kehadiran wakil rakyat, DPRD malah sibuk kunker. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal empati yang hilang,” tegas Akmal.
Ia menambahkan, masyarakat wajar merasa kecewa dan marah ketika wakilnya terlihat lebih memilih kegiatan yang tidak memiliki urgensi dibanding mendampingi warga di masa sulit.
AMPPM mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap para anggota dewan yang mengikuti kunjungan tersebut. Menurut Akmal, BK harus menunjukkan ketegasan demi menjaga marwah lembaga yang sedang terpuruk akibat hilangnya kepercayaan publik.
“BK jangan hanya menjadi pelengkap kelembagaan. Jika tidak mampu menegakkan etika saat publik sedang berduka, maka fungsinya patut dipertanyakan,” ujarnya.
AMPPM juga meminta pimpinan partai politik untuk memanggil dan menegur para kadernya yang terlibat. Ia menegaskan bahwa partai memiliki tanggung jawab moral memastikan wakilnya hadir di tengah masyarakat, terutama pada situasi bencana bukan hanya memperhatikan rakyat saat pemilu saja." tambahnya.
Tak hanya itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) diminta turun tangan jika ditemukan anggota dewan yang tidak menunjukkan tanggung jawab moral. Akmal menilai, langkah disipliner hingga pemecatan pantas dipertimbangkan apabila anggota dewan terbukti lebih mengutamakan kunker ketimbang rakyat yang sedang tertimpa musibah.
“Ketika daerah dilanda bencana, wakil rakyat semestinya menjadi yang paling depan membantu. Jika mereka malah berpergian, itu pengkhianatan terhadap amanah,” kata Akmal.
AMPPM menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah pembenahan yang jelas dari DPRD. Menurut mereka, penghentian budaya kunker yang tidak berfaedah adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Ini soal kepekaan, soal hati, dan soal tanggung jawab. DPRD Padang Pariaman harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, terutama di saat rakyat sedang ditimpa musibah. Kami akan mengawal sampai ada perubahan nyata,” tutup Akmal.