.jpg)
Sitinjausumbarnews.com - DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Padang Pariaman optimis meraih satu kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Padang Pariaman 2 yang meliputi Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai dan Sintuak Toboh Gadang. Dari 11 kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan ini, PBB bertekad meraih satu kursi dengan mengirimkan wakilnya ke DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu yang digelar 14 Februari 2024 mendatang.
Demikian
diungkapkan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Padang Pariaman Asmawi, Sabtu
(16/9/2023) di Lubuk Alung kepada awak media ini. Menurut Asmawi, di Dapil 2
Padang Pariaman ini, PBB mengusung calon anggota legislatif (Caleg) yang
beragam latar belakanganya. Ada yang dari pengusaha, pemuda, pemudi, aktifis
organisasi dan professional lainnya.
“Dengan beragam
latar belakang caleg yang diusung tersebut, kita optimis PBB yang pada Pemilu
2019 lalu gagal mengirimkan wakilnya ke DPRD Padang Pariaman, tapi pada Pemilu
2024 mendatang Insya Allah berhasil mengantarkan wakilnya di DPRD Kabupaten
Padang Pariaman,” kata Asmawi yang maju di Dapil 2 Kabupaten Padang Pariaman
nomor urut 1 ini.
“Dari delapan caleg
yang diusung PBB di Dapil 2 ini, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk
meraih kemenangan. Karena tidak ada yang incumbent
(petahana), anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka semua calegnya
memiliki kesempatan yang sama untuk duduk di kursi DPRD Padang Pariaman.
Berbeda dengan partai politik yang memiliki petahana, peluang bagi caleg di
partai tersebut yang tidak petahana berat untuk mengalahkan petahana,” kata
Asmawi lagi.
Karena itu, kata
Asmawi, masing-masing caleg PBB terus berupaya meningkatkan dirinya untuk
meraih suara. baik melalui sosialisasi, silaturrahmi, medsosisasi dan
berkomunikasi dengan berbagai pihak.
Sejarah
Asmawi juga
menjelaskan, PBB lahir sebagai partai politik berasaskan Islam berdiri pada 17 Juli 1998 di
Jakarta, dideklarasikan Jumat 26 Juli
1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PBB didukung
oleh ormas Islam tingkat nasional. PBB melandaskan perjuangan pada ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi
seluruh alam.
Awal berdirinya PBB
diketuai Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,
S.H., M.Sc. Yusril sebagai tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya
Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir.
MS Kaban dipilih
sebagai Ketua Umum PBB 1 Mei 2005 dan
Drs. H. Sahar L. Hasan sebagai sekjen. Muktamar III April 2010 di Medan, PBB menetapkan kembali DR. H. MS Kaban sebagai
ketua umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis
Syuro.
PBB peserta Pemilu
2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra, SH., M.Sc. terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBB di Muktamar IV PBB
menggantikan MS Kaban. Yusril terpilih aklamasi
setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan
ketua umum.
PBB sejak reformasi
mengikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan 2014 dan 2019. Pemilu1999, meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen
dan meraih 13 kursi DPR RI. Ketua Umum PBB Yusril sempat
menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat
administratif pasca reformasi. Namun demi kepentingan yang jauh lebih besar
yaitu persatuan dan kesatuan bangsa,
Yusril dengan lapang dada mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada
Abdurrahman Wahid juga sebagai pelunasan hutang Masyumi kepada NU pada masa
lampau.
PBB turut berkontribusi dan berperan besar dalam
kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999
sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pada
pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
Pemilu 2004, PBB meraih
suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen), mendapatkan 11 kursi di DPR. PBB mengusung
calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pasangan tersebut menang pada Pilpres 2004.
Pemerintahan SBY-JK
periode 2004-2009, dua kader utama PBB masuk kabinet pemerintahan. Yusril Menteri
Sekretaris Negara dan MS Kaban Menteri
Kehutanan. PBB juga menempatkan kadernya
Abdulrahman Saleh sebagai Jaksa Agung, Zainul Bahar Noor sebagai Duta Besar
Yordania dan Dahlan Abdulhamid sebagai Duta Besar Irak.
Pemilu 2009, PBB
memperoleh suara sekitar 1,8 juta, setara
dengan 1,7 persen. Dengan sistem parliamentary
threshold 2,5 persen, berakibat
hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa
calon anggota DPR RI mendapatkan dukungan
suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI.
Namun, PBB masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Pemilu 2014, PBB
memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,5 persen sama seperti
Pemilu 2009, karena sistem parliamentary
threshold 2,5 persen, sehingga PBB tak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI.
Pemilu 2019, PBB juga
tidak berhasil lolos ke DPR RI karena suara yang diraih sebanyak 1 juta suara
pemilih. Pada pilpres, PBB berkoalisi dengan pasangan Joko Widodo dan Kyai Haji
Ma’ruf Amin yang kembali memenangkan pemilihan presiden, menjadikan Joko Widodo
sebagai presiden untuk kali kedua.
Meski beberapa
periode PBB tanpa kursi di DPR, namun sepak terjang dan kontribusi PBB dalam
pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas terasa begitu nyata di
tengah-tengah masyakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. (R/)